Notice: Undefined property: stdClass::$contactid in /home/h402029/public_html/templates/templatema/classes/ArtxContentSingleArticle.php on line 79
Perpu
PERPU
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Tahun 2015
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2015
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tahun 2014
PERPU NOMOR 02 TAHUN 2014
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Tahun 2013
Perppu 01 2013
- Tentang:
- PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Tahun 2009
PERPU Nomor 01 Tahun 2009
- Tentang:
- UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERPU Nomor 02 Tahun 2009
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
PERPU Nomor 03 Tahun 2009
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
PERPU Nomor 04 Tahun 2009
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tahun 2008
PERPU Nomor 01 Tahun 2008
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
PERPU Nomor 02 Tahun 2008
- Tentang:
- PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
PERPU Nomor 03 Tahun 2008
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PERPU Nomor 04 Tahun 2008
- Tentang:
- JARINGAN PENGAMAN SISTEM KEUANGAN
Tahun 2007
PERPU Nomor 01 Tahun 2007
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG UNDANG
Tahun 2006
PERPU Nomor 01 Tahun 2006
- Tentang:
- PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERPU Nomor 02 Tahun 2006
- Tentang:
- PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Tahun 2005
PERPU Nomor 01 Tahun 2005
- Tentang:
- PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PERPU Nomor 02 Tahun 2005
- Tentang:
- BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
PERPU Nomor 03 Tahun 2005
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Tahun 2004
PERPU Nomor 04 Tahun 2004
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
Tahun 2002
PERPU Nomor 02 Tahun 2002
- Tentang:
- PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002
Tahun 2000
PERPU Nomor 03 Tahun 2000
- Tentang:
- PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Tahun 1992
PERPU Nomor 01 Tahun 1992
- Tentang:
- PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Tahun 1984
PERPU Nomor 01 Tahun 1984
- Tentang:
- PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
Tahun 1971
PERPU Nomor 01 Tahun 1971
- Tentang:
- PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG
PERPU Nomor 02 Tahun 1971
- Tentang:
- TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA
Tahun 1969
PERPU Nomor 01 Tahun 1969
- Tentang:
- BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA
Tahun 1968
PERPU Nomor 01 Tahun 1968
- Tentang:
- TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI
Tahun 1965
PERPU Nomor 01 Tahun 1965
- Tentang:
- PERUBAHAN/PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO.109)
PERPU Nomor 02 Tahun 1965
- Tentang:
- KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN 1966
Tahun 1964
PERPU Nomor 01 Tahun 1964
- Tentang:
- PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958, TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 65)
PERPU Nomor 02 Tahun 1964
- Tentang:
- PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA-TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN-TENGGARA
PERPU Nomor 03 Tahun 1964
- Tentang:
- PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
PERPU Nomor 04 Tahun 1964
- Tentang:
- PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA
PERPU Nomor 06 Tahun 1964
- Tentang:
- BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Tahun 1963
PERPU Nomor 08 Tahun 1963
- Tentang:
- PEMASUKAN DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA
PERPU Nomor 02 Tahun 1963
- Tentang:
- PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR
PERPU Nomor 01 Tahun 1963
- Tentang:
- PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS (DISEMPURNAKAN)
PERPU Nomor 03 Tahun 1963
- Tentang:
- PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 4 PRP TAHUN 1959 DAN PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 32 PRP TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NO. 34 PRP TAHUN 1960 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 91, LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 92 DAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 94)
PERPU Nomor 04 Tahun 1963
- Tentang:
- PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 86)
PERPU Nomor 09 Tahun 1963
- Tentang:
- PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA-BEA DAN CUKAI-CUKAI DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
Tahun 1962
PERPU Nomor 01 Tahun 1962
- Tentang:
- PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA
PERPU Nomor 03 Tahun 1962
- Tentang:
- PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA-NEGARA ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT-SERTA DALAM PERUJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT
PERPU Nomor 04 Tahun 1962
- Tentang:
- PENGESAHAN PERJANJIAN KARYA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA PERTAMIN DAN AN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO. UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO
PERPU Nomor 10 Tahun 1962
- Tentang:
- PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933
PERPU Nomor 12 Tahun 1962
- Tentang:
- KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA
PERPU Nomor 14 Tahun 1962
- Tentang:
- SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA
PERPU Nomor 15 Tahun 1962
- Tentang:
- PENEGASAN DARI PASAL 16 AJAT (6) UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
PERPU Nomor 17 Tahun 1962
- Tentang:
- PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 PRP TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/h402029/public_html/modules/mod_matabswidget/helper.php on line 14
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas