Info Delegasi
Logo PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Jl. Prof Dr. Hamka No.16 C, Lubuk Sikaping 26311

pa-lubuksikaping@gmail.com

SIPP PA


Logo Artikel

PROSEDUR BERACARA

Prosedur Beracara

Prosedur Beracara

PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

TATACARA PROSEDUR BERACARA

1. Syarat Berperkara Secara Prodeo (Khusus)

1 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepada Desa/Lurah/yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya berperkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya sperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuang Langsung Tunai (BLT).
3 Melengkapi Persyaratan lainnya sesuai dengan perkara yang akan diajukan. (dapat dilihat dibawah ini)
2. Syarat Mengajukan Permohonan / Gugatan Perceraian
1 Buku Nikah asli/Duplikat asli
2 Photocopy Buku Nikah pada kertas ukuran HVS, kemudian diberi materai 6000 lalu dilegalisir di kantor pos pusat jalan merdeka.
3 Photocopy KTP pada kertas ukuran HVS, kemudian diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos pusat jalan merderka.
4 Surat gugatan / permohonan perceraian sebanyak 10 rangkap yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna
5 Surat Izin Atasan (hanya bagi PNS).
3. Syarat Mengajukan Dispensasi Nikah
1 Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
2 Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
3 Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
4 Surat keterangan/pengantar dari Kelurahan/Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
5 Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna.
4. Syarat Mengajukan Izin Poligami
1 Surat pernyataan rela dimadu dari isteri (bermaterai 6000).
2 Surat pernyataan berlaku adil dari suami (bermaterai 6000).
3 Foto copy surat nikah (bermaterai 6000, cap pos).
4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami, isteri, calon isteri (masing-masing bermaterai 6000, cap pos).
5 Daftar harta gono-gini dengan isteri I, dan seterusnya, dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa.
6 Surat keterangan penghasilan suami dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa.
7 Foto copy Akta Surat Kematian suami/Akta Cerai (jika janda) (bermaterai 6000, cap pos).
8 Surat pengantar desa setempat, isinya akan mengurus Ijin Poligami.
9 Surat Permohonan akan Poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna.
5. Syarat Mengajukan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah)
1 Photocopy KTP .
2 Photocopy Kartu Keluarga .
3 Photocopy SK Pensiun (hanya bagi PNS).
4 Photocopy Karip (hanya bagi PNS).
5 Photocopy Surat Kematian.
6 Syarat no. 1-5 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos pusat jalan merderka.
7 Surat Permohonan Itsbat Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna.
6. Syarat Mengajukan Pembatalan Nikah
1 Foto copy KTP Pemohon, Termohon I dan II
2 Foto copy akta nikah/ duplikat (bermaterai 6000, cap pos)
3 Foto copy akta nikah yang mau dibatalkan (bermaterai 6000, cap pos).
4 Surat keterangan/pengatar Kelurahan/Kepala Desa.
5 Surat Permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna.
7. Syarat Mengajukan Perwalian Anak
1 Photocopy Buku Nikah orang tua.
2 Photocopy Surat Kematian.
3 Photocopy Kartu Keluarga.
4 Photocopy Akte Kelahiran.
5 Photocopy SK.
6 Syarat no. 1-5 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos pusat jalan merderka.
7 Surat Permohonan Perwalian Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna.
8. Syarat Mengajukan Permohonan Adopsi Anak (Pengangkatan Anak)
1 Photocopy Buku Nikah yang bersangkutan.
2 Photocopy Buku Nikah orang tua anak.
3 Photocopy Kartu Keluarga.
4 Photocopy Akte Kelahiran.
5 Photocopy KTP.
6 Syarat no. 1-4 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos pusat jalan merderka.
7 Surat Pernyataan penyerahan anak dari orang tuanya.
8 Surat Permohonan Adopsi Anaka yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna.
9. Syarat Mengajukan Permohonan Wali Adhol
1 Surat penolakan dari KUA.
2 Photocopy KTP dari para pihak.
3 Surat keterangan/pengantar dari Kelurahan/Kepala Desa.
4 Surat Permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna.
10. Syarat Mengajukan Permohonan Ahli Waris
1 Surat Permohonan dari ahli waris atau kuasanya.
2 Surat Kuasa dari para ahli waris kepada salah satu ahli waris sebagai kuasanya (bila tidak maju bersama-sama).
3 Surat Pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui lurah dan Camat.
4 Surat Keterangan Kematian dari Lurah
5 Photocopy KTP ahli waris.
6 Photocopy Kartu Keluarga.
7 Photocopy Surat Nikah.
8 Syarat no. 3-7 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos pusat jalan merderka.
11. Syarat Mengajukan Gugatan Harta Bersama
1 Foto copy KTP Penggugat
2 Foto copy Akta Cerai (bermaterai 6000, cap pos).
3 Foto copy bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: sertifikat hak milik, stnk/bpkb, nota pembelian/kwitansi (bermaterai 6000, cap pos).
4 Surat keterangan/pengatar dai Kelurahan (bermaterai 6000, cap pos).
5 Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna.
12. Syarat Mengajukan Kuasa Insidentil
1 Foto copy KTP kedua belah pihak.
2 Materai Rp. 6000,-
3 Surat keterangan dari kelurahan setempat/sesuai KTP, yang menerangkan posisi hubungan saudara dari kedua belah pihak.
4 Kedua belah pihak menghadap pejabat setempat secara langsung (tanda tangan surat kuasa).
13. Syarat Mengajukan Duplikat Akta Cerai
1 Foto copy KTP Pemohon
2 Foto copy akata cerai (jika permohonan duplikat disebabkan karena rusak).
3 Surat keterangan dari kelurahan setemapat/sesuai KTP, yang menerangkan bahwa : "Pemohon (nama yang bersangkutan) sejak bercerai pada tanggal ... bulan ... tahun ... samapai dengan saat ini belum perah menikah lagi"
4 Bukti laporan kehilangan dari kepolisian.
Selanjutnya...
Mendaftarkan berkas Gugatan / Permohonan Perceraian / Perkara Lainnya ke Meja Pendaftaran

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas