Info Delegasi
Logo PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Jl. Prof Dr. Hamka No.16 C, Lubuk Sikaping 26311

pa-lubuksikaping@gmail.com

SIPP PA


Logo Artikel

SEMA

Sema

SEMA

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2016

 

SEMA NOMOR 1 TAHUN 2016

 
Tentang:
PENGHENTIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

SEMA NOMOR 2 TAHUN 2016

 
Tentang:
PENINGKATAN EFESIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

SEMA NOMOR 3 TAHUN 2016

 
Tentang:
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN

SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016

 

Tahun 2015

 

SEMA NOMOR 01 TAHUN 2015

 
Tentang:
BARANG BUKTI KAPAL DALAM PERKARA PIDANA PERIKANAN

SEMA NOMOR 02 TAHUN 2015

 
Tentang:
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PASAL 10 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 37/KMA/SK/III/2015
Status:
37/KMA/SK/III/2015

SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015

 
Tentang:
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
 
Tentang:
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

Tahun 2014

 

SEMA NOMOR 1 TAHUN 2014

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

SEMA NOMOR 2 TAHUN 2014

 
Tentang:
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

SEMA NOMOR 3 TAHUN 2014

 
Tentang:
TATA CARA PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA VOLUNTAIR ITSBAT NIKAH DALAM PELAYANAN TERPADU
Status:
DICABUT OLEH PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN

SEMA NOMOR 4 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014

 
Tentang:
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA

SEMA NOMOR 6 TAHUN 2014

 
Tentang:
PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN

SEMA NOMOR 5 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2014 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

Tahun 2013

 

SEMA NOMOR 01 TAHUN 2013

 
Tentang:
PENCABUTAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU SATU TAHUN SECARA KOLEKTIF

SEMA NOMOR 02 TAHUN 2013

 
Tentang:
LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN

SEMA NOMOR 03 TAHUN 2013

 
Tentang:
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA : TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tahun 2012

 

SEMA Nomor 01 Tahun 2012

 
Tentang:
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA

SEMA Nomor 02 Tahun 2012

 
Tentang:
PENGUSULAN, PENGANGKATAN/MUTASI HAKIM KARIER DAN HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Status:
Telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013

SEMA Nomor 03 Tahun 2012

 
Tentang:
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

SEMA Nomor 04 Tahun 2012

 
Tentang:
PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN

SEMA Nomor 05 Tahun 2012

 
Tentang:
PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PERKARA KORUPSI

SEMA Nomor 06 Tahun 2012

 
Tentang:
PEDOMAN PENETAPAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU SATU TAHUN SECARA KOLEKTIF

SEMA Nomor 07 Tahun 2012

 
Tentang:
RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PEDOMAN PELAKSAAN TUGAS BAGI PENGADILAN (BUKU TERLAMPIR)

Tahun 2011

 

SEMA Nomor 01 Tahun 2011

 
Tentang:
Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan  Putusan

SEMA Nomor 02 Tahun 2011

 
Tentang:
PENGELOLAAN UANG BIAYA PERKARA

SEMA Nomor 03 Tahun 2011

 
Tentang:
PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

SEMA Nomor 04 Tahun 2011

 
Tentang:
PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU

SEMA Nomor 05 Tahun 2011

 
Tentang:
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BAGI KETUA PENGADILAN

SEMA Nomor 06 Tahun 2011

 
Tentang:
PEMBINAAN HAKIM NON PALU

SEMA Nomor 07 Tahun 2011

 
Tentang:
PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SEMA Nomor 08 Tahun 2011

 
Tentang:
PERKARA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Tahun 2010

SEMA NOMOR 02 TAHUN 2010

 
Tentang:
PENYAMPAIAN SALINAN DAN PETIKAN PUTUSAN
Status:
File diperbaharui pada tanggal 24 Agustus 2012

SEMA NOMOR 03 TAHUN 2010

 
Tentang:
PENERIMAAN TAMU
Status:
File diperbaharui pada tanggal 24 Agustus 2012

SEMA NOMOR 05 TAHUN 2010

 
Tentang:
TERTIB PENGGUNAAN ANGGARAN
Status:
File diperbaharui pada tanggal 24 Agustus 2012

SEMA NOMOR 04 TAHUN 2010

 
Tentang:
PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
Status:
File diperbaharui pada tanggal 23 Agustus 2012

SEMA NOMOR 06 TAHUN 2010

 
Tentang:
INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN
Status:
File diperbaharui pada tanggal 23 Agustus 2012

SEMA NOMOR 07 TAHUN 2010

 
Tentang:
PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)
Status:
File diperbaharui pada tanggal 23 Agustus 2012

SEMA NOMOR 08 TAHUN 2010

 
Tentang:
PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 08 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH

SEMA NOMOR 09 TAHUN 2010

 
Tentang:
LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN

SEMA NOMOR 12 TAHUN 2010

 
Tentang:
PENJATUHAN PIDANA YANG BERAT DAN SETIMPAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SEMA NOMOR 13 TAHUN 2010

 
Tentang:
PEMBUATAN SOP (STANDARD OPERATION PROCEDURE)

SEMA NOMOR 01 TAHUN 2010

 
Tentang:
PERMINTAAN BANTUAN EKSEKUSI
Status:
File diperbaiki pada tanggal 13 Juni 2011

SEMA NOMOR 11 TAHUN 2010

 
Tentang:
PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 6 TAHUN 2005 DAN NOMOR : 7 TAHUN 2005 TENTANG PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010

 
Tentang:
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM (BESERTA LAMPIRAN)

SEMA NOMOR 14 TAHUN 2010

 
Tentang:
DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
 TAHUN 2009
 

SEMA NO. 13 TAHUN 2009

 
Tentang:
PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI

SEMA NO. 01 TAHUN 2009

 
Tentang:
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SEMA NO. 02 TAHUN 2009

 
Tentang:
KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN

SEMA NO. 03 TAHUN 2009

 
Tentang:
PENUNDAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2009

SEMA NO. 04 TAHUN 2009

 
Tentang:
PENYERAHAN / PENGIRIMAN PETIKAN DAN SALINAN PUTUSAN

SEMA NO. 05 TAHUN 2009

 
Tentang:
PENGIRIMAN LAPORAN KASASI / BERKAS PERKARA KASASI PIDANA

SEMA NO. 06 TAHUN 2009

 
Tentang:
PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SEMA NO. 10 TAHUN 1983, SEMA NO. 21 TAHUN 1983, SEMA NO. 1 TAHUN 1987 DAN SEMA NO. 2 TAHUN 1998

SEMA NO. 07 TAHUN 2009

 
Tentang:
MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI

SEMA NO. 08 TAHUN 2009

 
Tentang:
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA YANG SALAH SATU PIHAK DALAM SENGKETANYA ADALAH P4P

SEMA NO. 09 TAHUN 2009

 
Tentang:
PETUNJUK IZIN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPRD
 

SEMA NO. 10 TAHUN 2009

 
Tentang:
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

SEMA NO. 11 TAHUN 2009

 
Tentang:
PETUNJUK PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SEMA NO. 12 TAHUN 2009

 
Tentang:
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

SEMA NO. 14 TAHUN 2009

 
Tentang:
PEMBINAAN PERSONIL HAKIM
 TAHUN 2008
 

SEMA NO. 01 TAHUN 2008

 
Tentang:
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN

SEMA NO. 02 TAHUN 2008

 
Tentang:
PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG MUTASI HAKIM

SEMA NO. 03 TAHUN 2008

 
Tentang:
USUL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DAN PANITERA

SEMA NO. 04 TAHUN 2008

 
Tentang:
PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA

SEMA NO. 06 TAHUN 2008

 
Tentang:
LARANGAN MEMINTA DAN MENERIMA BANTUAN / FASILITAS

SEMA NO. 08 TAHUN 2008

 
Tentang:
EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH

SEMA NO. 07 A TAHUN 2008

 
Tentang:
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU

SEMA NO. 07 TAHUN 2008

 
Tentang:
SITA ATAS REKENING GIRO WAJIB MINIMUM BANK-BANK DI BANK INDONESIA

SEMA NO.05 TAHUN 2008

 
Tentang:
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

SEMA NO. 09 TAHUN 2008

 
Tentang:
PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN
 TAHUN 2007

SEMA NO. 01 TAHUN 2007

 
Tentang:
PETUNJUK PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT

SEMA NO. 02 TAHUN 2007

 
Tentang:
TIDAK BERLAKU LAGI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
Status:
SEMA No 2 Tahun 2000 tidak berlaku lagi

SEMA NO. 03 TAHUN 2007

 
Tentang:
PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

 

TAHUN 2006

SEMA NO. 01 TAHUN 2006

 
Tentang:
PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TAHUN 2005

Tahun 2005

 

SEMA NO. 01 TAHUN 2005

 
Tentang:
PENGANGKATAN HAKIM ANAK

SEMA NO. 02 TAHUN 2005

 
Tentang:
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

SEMA NO. 03 TAHUN 2005

 
Tentang:
PENGANGKATAN ANAK

SEMA NO. 04 TAHUN 2005

 
Tentang:
PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEMA NO. 05 TAHUN 2005

 
Tentang:
SYARAT TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

SEMA NO. 06 TAHUN 2005

 
Tentang:
PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDANG NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

SEMA NO. 07 TAHUN 2005

 
Tentang:
PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

SEMA NO. 08 TAHUN 2005

 
Tentang:
PETUNJUK TEKNIS TENTANG SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)

SEMA NO. 09 TAHUN 2005

 
Tentang:
PETUNJUK TEKNIS PERMA NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN / KOTA

SEMA NO. 10 TAHUN 2005

 
Tentang:
BIMBINGAN DAN PETUNJUK PIMPINAN PENGADILAN TERHADAP HAKIM / MAJELIS HAKIM DALAM MENANGANI PERKARA

Tahun 2004

 

SEMA NO. 01 TAHUN 2004

 
Tentang:
PENYERAHAN KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN

SEMA NO. 02 TAHUN 2004

 
Tentang:
SALINAN PUTUSAN UNTUK PEMBAHASAN ILMIAH DAN PENELITIAN

SEMA NO. 03 TAHUN 2004

 
Tentang:
KEBERSIHAN LINGKUNGAN PERKANTORAN

Tahun 2003

 

SEMA NO. 01 TAHUN 2003

 
Tentang:
MUTASI HAKIM

SEMA NO. 03 TAHUN 2003

 
Tentang:
PERMOHONAN MUTASI / PROMOSI HAKIM DAN TENAGA TEHNIS PERADILAN

SEMA NO. 04 TAHUN 2003

 
Tentang:
PERKARA PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU

SEMA NO. 05 TAHUN 2003

 
Tentang:
GUGATAN YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK

Tahun 2002

 

SEMA NO. 01 TAHUN 2002

 
Tentang:
INSTRUKSI MAHKAMAH AGUNG RI

SEMA NO. 02 TAHUN 2002

 
Tentang:
LAPORAN PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KORUPSI KE TINGKAT KASASI

SEMA NO. 03 TAHUN 2002

 
Tentang:
PENANGANAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN AZAS NEBIS IN IDEM

SEMA NO. 04 TAHUN 2002

 
Tentang:
PEJABAT PENGADILAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS YUSTISIAL TIDAK DAPAT DIPERIKSA, BAIK SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA KECUALI YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG

SEMA NO. 05 TAHUN 2002

 
Tentang:
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA BAGI HAKIM YANG AKAN PENSIUN

Tahun 2001

 

SEMA NO. 01 TAHUN 2001

 
Tentang:
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN SERENTAK DENGAN PERMOHONAN GRASI

SEMA NO. 02 TAHUN 2001

 
Tentang:
PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

SEMA NO. 03 TAHUN 2001

 
Tentang:
PERKARA-PERKARA HUKUM PERLU MENDAPAT PERHATIAN PENGADILAN

SEMA NO. 04 TAHUN 2001

 
Tentang:
PERMASALAHAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PROVISIONIL

SEMA NO. 05 TAHUN 2001

 
Tentang:
PEMBUATAN RINGKASAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA DIPUTUS BEBAS ATAU DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN

SEMA NO. 06 TAHUN 2001

 
Tentang:
MENDENGAR PENGADUAN PELAPOR

SEMA NO. 07 TAHUN 2001

 
Tentang:
PEMERIKSAAN SETEMPAT

Tahun 2000

 

SEMA NO. 01 TAHUN 2000

 
Tentang:
PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT DAN SIFAT KEJAHATANNYA

SEMA NO. 02 TAHUN 2000

 
Tentang:
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
Status:
dicabut oleh SEMA No. 2 Tahun 2007

SEMA NO. 03 TAHUN 2000

 
Tentang:
PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) DAN PROVISIONIL

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas