Info Delegasi
Logo PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Jl. Prof Dr. Hamka No.16 C, Lubuk Sikaping 26311

pa-lubuksikaping@gmail.com

SIPP PA


Logo Artikel

SISA PANJAR YG BELUM DIAMBIL

Sisa Panjar Yang Belum Diambil

Sisa Panjar Yg Belum Diambil

INFORMASI PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
YANG BELUM DIAMBIL OLEH PIHAK PENGGUGAT/PEMOHON

NO NOMOR PERKARA JENIS PERKARA PANJAR DIGUNAKAN SISA TANGGAL PUTUS KET.
               
               
               
               
               
               
 
Keterangan Bulan Oktober 2018 tidak terdapat sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh Penggugat / Pemohon

Keterangan:

  • Sisa panjar biaya perkara dapat diambil di Kasir Pengadilan Agama Lubuk Sikaping setiap hari dan jam kerja.
  • Apabila Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil. Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana Pemohon / Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan, yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara. (1948 KUHPerdata).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas