Info Delegasi
Logo PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Jl. Prof Dr. Hamka No.16 C, Lubuk Sikaping 26311

pa-lubuksikaping@gmail.com

SIPP PA


Logo Artikel

UNDANG UNDANG

Undang-Undang

undang undang

UNDANG UNDANG YANG ADA DI INDONESIA

TAHUN 2017

UU NOMOR 2 TAHUN 2017 

TAHUN 2016

UU Nomor 1 Tahun 2016

Tentang:
PENJAMINAN

UU Nomor 8 Tahun 2016

 Tentang:
PENYANDANG DISABILITAS

UU Nomor 11 Tahun 2016

 Tentang:
PENGAMPUNAN PAJAK

UU Nomor 17 Tahun 2016

Tentang:
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG
 

TAHUN 2015

UU NOMOR 1 2015

 
Tentang:
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

UU NOMOR 2 2015

 
Tentang:
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

UU NOMOR 3 2015

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

UU NOMOR 8 2015

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

UU NOMOR 9 2015

 
Tentang:
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UU NOMOR 10 2015

 
Tentang:
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG
 

TAHUN 2014

UU NOMOR 05 TAHUN 2014

 
Tentang:
APARATUR SIPIL NEGARA

UU NOMOR 02 TAHUN 2014

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

UU NOMOR 01 TAHUN 2014

 
Tentang:
PERBENDAHARAAN NEGARA

UU NOMOR 06 TAHUN 2014

 
Tentang:
DESA

UU NOMOR 14 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

UU NOMOR 15 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

UU NOMOR 16 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

UU NOMOR 18 TAHUN 2014

 
Tentang:
KESEHATAN JIWA

UU NOMOR 17 TAHUN 2014

 
Tentang:
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UU NOMOR 31 TAHUN 2014

 
Tentang:
Perlindungan Saksi dan Korban

UU NOMOR 30 TAHUN 2014

 
Tentang:
Administrasi Pemerintahan

UU NOMOR 27 TAHUN 2014

 
Tentang:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

UU NOMOR 22 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
Status:
Dianulir oleh PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

UU NOMOR 23 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEMERINTAHAN DAERAH
Status:
Dianulir Oleh PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UU NOMOR 20 TAHUN 2014

 
Tentang:
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

UU NOMOR 35 TAHUN 2014

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

UU NOMOR 25 TAHUN 2014

 
Tentang:
HUKUM DISIPLIN MILITER

UU NOMOR 28 TAHUN 2014

 
Tentang:
HAK CIPTA

UU NOMOR 33 TAHUN 2014

 
Tentang:
JAMINAN PRODUK HALAL

UU NOMOR 32 TAHUN 2014

 
Tentang:
KELAUTAN

UU NOMOR 37 TAHUN 2014

 
Tentang:
KONSERVASI TANAH DAN AIR

UU NOMOR 40 TAHUN 2014

 
Tentang:
PERASURANSIAN

UU NOMOR 42 TAHUN 2014

 
Tentang:
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
 

TAHUN 2013

UU NOMOR 01 TAHUN 2013

 
Tentang:
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

UU NOMOR 02 TAHUN 2013

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

UU NOMOR 03 TAHUN 2013

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UU NOMOR 04 TAHUN 2013

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT

UU NOMOR 05 TAHUN 2013

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

UU NOMOR 06 TAHUN 2013

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA

UU NOMOR 07 TAHUN 2013

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

UU NOMOR 08 TAHUN 2013

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

UU NOMOR 09 TAHUN 2013

 
Tentang:
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

UU NOMOR 12 TAHUN 2013

 
Tentang:
PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
 

UU NOMOR 14 TAHUN 2013

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT

UU NOMOR 10 TAHUN 2013

 
Tentang:
PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTIONON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICAL AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)

UU NOMOR 11 TAHUN 2013

 
Tentang:
PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI)

UU Nomor 17 Tahun 2013

 
Tentang:
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UU Nomor 18 Tahun 2013

 
Tentang:
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

UU Nomor 19 Tahun 2013

 
Tentang:
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

UU Nomor 20 Tahun 2013

 
Tentang:
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

UU Nomor 21 Tahun 2013

 
Tentang:
KEANTARIKSAAN

UU NOMOR 24 TAHUN 2013

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 

TAHUN 2012

UU Nomor 01 Tahun 2012

 
Tentang:
PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)

UU Nomor 02 Tahun 2012

 
Tentang:
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

UU Nomor 03 Tahun 2012

 
Tentang:
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

UU Nomor 04 Tahun 2012

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

UU Nomor 05 Tahun 2012

 
Tentang:
PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)

UU Nomor 07 Tahun 2012

 
Tentang:
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

UU Nomor 08 Tahun 2012

 
Tentang:
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UU Nomor 06 Tahun 2012

 
Tentang:
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)

UU Nomor 11 Tahun 2012

 
Tentang:
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Status:
PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 12 Tahun 2012

 
Tentang:
PENDIDIKAN TINGGI

UU Nomor 09 Tahun 2012

 
Tentang:
PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA

UU Nomor 10 Tahun 2012

 
Tentang:
PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK

UU Nomor 15 Tahun 2012

 
Tentang:
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

UU Nomor 16 Tahun 2012

 
Tentang:
INDUSTRI PERTAHANAN

UU Nomor 18 Tahun 2012

 
Tentang:
PANGAN
 
 
TAHUN 2011
 

UU Nomor 01 Tahun 2011

 
Tentang:
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UU Nomor 02 Tahun 2011

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
Status:
Mengubah dan menambah atas Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

UU Nomor 03 Tahun 2011

 
Tentang:
TRANSFER DANA

UU Nomor 04 Tahun 2011

 
Tentang:
INFORMASI GEOSPASIAL

UU Nomor 05 Tahun 2011

 
Tentang:
AKUNTAN PUBLIK

UU Nomor 06 Tahun 2011

 
Tentang:
KEIMIGRASIAN

UU Nomor 07 Tahun 2011

 
Tentang:
MATA UANG

UU Nomor 08 Tahun 2011

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

UU Nomor 15 Tahun 2011

 
Tentang:
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

UU Nomor 16 Tahun 2011

 
Tentang:
BANTUAN HUKUM

UU Nomor 17 Tahun 2011

 
Tentang:
INTELEGEN NEGARA

UU Nomor 18 Tahun 2011

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

UU Nomor 12 Tahun 2011

 
Tentang:
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas